Pancasila seharusnya menjadi ruh bagi Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Namun amat disayangkan, hal itu mulai pudar dan ditinggalkan. Tak hanya masyarakat saja yang mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam berdemokrasi dan berpartai politik penerapan nilai-nilai Pancasila semakin pudar.

Demikian pandangan yang disampaikan peneliti utama bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada politikindonesia.com, disela-sela diskusi bertema, "Pancasila dan Arah Isu Kebangkitan PKI", di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/06).

“Kita (Bangsa ini) tidak cukup cerdas dari era otoritarianisme Orde Baru. Kita potong KKN, tapi Pancasila harus dilanjutkan. Bukan membubarkan BP7, penataran P4, kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi, maka kini kehilangan nilai-nilai Pancasila itu dalam berdemokrasi," kata Siti.

Perempuan yang akrab disapa Wiwik itu menilai, kondisi bangsa saat ini terlihat sempoyongan dan tertatih-tatih akibat nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi menjadi perekat ideologi. Masyarakat Indonesia saat ini dinilai tidak cukup cerdas dari era otoritarianisme Orde Baru. “Maka dari itu, jangan coba-coba mensubordinat Pancasila dalam berbangsa dan bernegara ini, karena akan menimbulkan gejolak.”

Lulusan Curtin University, Perth, Australia itu mengatakan, walau kita sudah mencoba menghapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tapi Pancasila harus dilanjutkan. “Jadi, jangan coba-coba men-subordinat Pancasila ‎dalam berbangsa dan bernegara ini, karena akan menimbulkan gejolak," tuturnya.

Kepada Elva Setyaningrum, perempuan kelahiran Blitar, Jawa Timur, 7 November 1968 ini mengatakan, Pancasila bisa menjadi penangkal berkembangnya komunis di Indonesia. Siti mengatakan, munculnya PKI itu sesungguhnya dari kemunafikan. Seperti halnya Pemilu dan Pilkada yang sarat dengan transaksional, lebih mementingkan kelompok dan golongan. "Jadi kita luruskan bangsa yang sedang tidak lurus ini," tandasnya.

Ada kekhawatiran PKI akan muncul kembali di Indonesia, bagaimana pandangan anda?

Sesungguhnya kemunculan PKI adalah dari kemunafikan masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena saat ini situasi bangsa Indonesia pasca reformasi yang anti dengan bau-bau orde baru termasuk dengan Pancasila. Sehingga ada kesenjangan yang memudahkan masuknya palu arit.

Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila harus kembali digaunggkan, saat ini saya melihat bukan hanya komunis yang mengancam bangsa melainkan janji-janji politisi saat melakukan kampanye juga harus di antisipasi. Seperti halnya Pemilu dan Pilkada yang sarat dengan transaksional, lebih mementingkan kelompok dan golongan. Jadi, kita harus luruskan bangsa yang sedang tidak lurus ini. Sehingga kini Indonesia kembali kehilangan keadaban, nilai-nilai musyawarah mufakat.

Tak bisa kita tiba-tiba berdemokrasi seperti Barat di tengah pendidikan yang masih rendah. Sementara itu keadilan tidak jalan, maka menimbulkan kesenjangan dan di tengah kesenjangan itulah muncul isu PKI. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara bisa menjadi negara yang otoriter.

Menurut Anda, apa tanda-tanda Indonesia bisa menjadi negara otoriter?

Sebenarnya tanda-tanda munculnya kembali otoriter sudah mulai terlihat di Indonesia. Karena dalam demokrasi bisa dilihat, jika tentara sudah mundur dari politik sehingga politik kekerabatan tidak ada lagi. Sementara di Indonesia politik kekerabatan justru semakin kuat di era yang dikatakan demokrasi seperti saat ini. Politik kekuasaan justru dilestarikan.

Seharusnya para pemimpin yang terpilih dalam pemilu sampai pemilukada adalah orang-orang terbaik. Orang terbaik akan menjadi pemimpin dan bukan sekedar menajdi penguasa. Pemimpin akan rela berkorban untuk rakyatnya, sementara penguasa justru hanya bertujuan menguasai.

Sayangnya yang banyak terpilih dalam pilkada itu penguasa dan bukan pemimpin karena pemimpin itu rela berkorban. Bagaimana seorang bisa jadi pemimpin dan berkoban. Bagaimana juga menutut pemenang dalam pilkada untuk berkoban bagi rakyat kalau sebelum menang dirinya sudah banyak berkorban mengeluarkan biaya untuk diusung dan menang dalam pilkada.

Adakah cara yang ampuh untuk menangkal gerakan komunis di Indonesia?

Untuk menangkal berkembangnya komunisme di Indonesia, ideologi Pancasila harus dikenalkan ke generasi sejak dini. Pentingnya hal itu guna membentengi pelajar di semua tingkatan dari indikasi paham PKI yang kini kembali marak. Sebab semakin Pancasila disosialisasikan kepada masyarakat terutama dari Taman Kanak-kanak sampai sekolah lanjutan tingkatan atas (SLTA), sehingga Pancasila itu dihayati dan diamalkan, maka faham seperti komunis tidak akan berkembang. Hal itu sudah terbukti dalam sejarah kalau Pancasila mampu mencegah berkembangnya PKI

Tanggapan Anda dengan rencana pemerintah melakukan rekonsiliasi (damai) untuk mengungkap kebenaran tragedi 1965?

Rekonsiliasi terhadap Tragedi 1965 sulit terlaksana dalam waktu dekat. Upaya menuju rekonsiliasi bahkan bisa berlanjut hingga periode kepemimpinan presiden berikutnya. Untuk rekonsiliasi tragedi 1965 kita masih butuh waktu untuk menyamakan perspektif terlebih dahulu.

Misalnya, saya menjerit atas nama NU, Anda TNI, dia Komunis. Ini beda dan itu beda, jadinya tidak ketemu. Sehingga upaya menuju rekonsiliasi Tragedi 1965 sepertinya terganjal beberapa peristiwa. Di antaranya, dengan maraknya pemberangusan atribut yang identik dengan PKI.

Pendapat Anda dengan simposium nasional Membedah Tragedi 1965 yang mendapat dukungan dari pemerintah?

Itu adalah upaya dan langkah serius dari pemerintah untuk menangani masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Banyak yang mulai menyepakati untuk dilakukannya rekonsiliasi atau damai daripada melakukan langkah yudisial. Dalam rekonsiliasi tersebut, diambil untuk dilakukannya rehabilitasi nama atau pemulihan nama baik. Dalam proses rehabilitasi tersebut harus dilakukan dua bagian, di mana salah satu bagiannya adalah merehabilitasi nama Presiden pertama RI Soekarno, selain merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada para korban.

Hal ini diperlukan lantaran masih adanya TAP MPR Tahun 1967 yang menyebutkan Soekarno membantu pemberontakan Gerakan 30 September. Sebenarnya itu tidak mungkin dilakukan untuk membantu gerakan yang akan mengkudeta dirinya. Padahal dalam tragedi 1965 itu ada yang diuntungkan dan dirugikan dalam politik. Yang diuntungkan adalah Presiden Soeharto. Sedangkan yang dirugikan adalah Soekarno. Kalau memang pemerintah berniat melakukan rehabilitasi, pemerintah harus segera mengeluarkan Surat Keputusan Presiden untuk memulihkan nama Soekarno.

Soal tragedi 1965 ini, apa harapan anda?

Saya hanya berharap masyarakat dapat melupakan tragedi yang terjadi pada tahun 1965. Karena peristiwa itu merupakan sejarah yang tidak perlu dibuka. Itu sudah bagian dari masa lalu, sudah tutup buku. Biarkan peristiwa itu menjadi bagian sejarah kita saja. Kalau itu dibuka akan menjadi luka besar bagi yang mengalami peristiwa itu. Kalau dimaafkan yang ini, tapi yang itu tidak terima karena dalam peristiwa ini semuanya menjadi korban.