Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta protes dan keberatan yang diajukannya terkait perombakan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak diabaikan. Jika wajah-wajah lama yang kembali duduk di BK dipertahankan, dikhawatirkan justru akan jadi beban DPR.

Pramono Anung, Wakil Ketua DPR dari PDIP mengatakan pihaknya melihat banyak interpretasi soal keputusan rapat pimpinan DPR dan fraksi, Kamis pekan lalu. Hal itu terkait langkah fraksi menarik dan mengganti anggotanya di BK DPR.

Akibatnya, banyak fraksi yang bukannya mengganti anggotanya dengan nama baru, tapi tetap mengajukan wajah-wajah lama. Pramono menyayangkan, orang-orang lama yang tetap diajukan adalah mereka yang terlibat konflik di BK dengan mantan Ketua BK Gayus Lumbuun. "Seharusnya orang-orang yang terlibat konflik tidak dimasukan. Kalau dilakukan ini akan timbul masalah baru," ungkapnya di Jakarta, Rabu (01/12) kemarin.

Dikatakan Pramono, protes dari fraksinya ini tidak boleh diabaikan. Harus ditindaklanjuti. Pasalnya, jika wajah-wajah lama yang kembali duduk di BK, dia khawatir justru akan menjadi beban DPR ke depan.

“Dalam rapim mendatang saya akan usulkan menyeluruh. Jangan-jangan orang-orang yang terlibat masih tetap ada. Saya sebagai anggota fraksi, proses BK harus menyeluruh. Tanpa berniat mencampuri urusan fraksi, ini diharuskan menyeluruh," katanya.

Sementara itu Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan PDIP hanya berusaha konsisten menghormati keputusan Rapim DPR. Hasil rapat konsultasi pimpinan yaitu memutuskan pimpinan fraksi akan menarik dan mengganti pimpinan dan anggota masing masing fraksi di BK.

Dia enggan mengomentari fraksi lain yang kemudian tetap mengajukan nama lama. "Saya tidak etis berkomentar, sekarang bola ada pada Pimpinan DPR. Kalau ada yang tidak konsisten dengan keputusan Rapim ya itu keputusannya kita tunggu dari Pimpinan DPR, mau diapakan BK DPR ini," tegasnya. PDIP, sambung dia, akan taat dengan keputusan pimpinan DPR.