Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar (Uceng) mengatakan, harus ada tindakan hukuman kepada Joko Widodo (Jokowi) terkait apa yang dilakukannya dalam Pemilu 2024. Tetap harus ada penghukuman dan tidak bisa dibiarkan.

Zainal mengatakan, sebenarnya Film Dirty Vote itu tidak ada kaitannya dengan elektoral Pilpres 2024. Justru film ini adalah penghukuman terhadap Jokowi. 

"Penghukuman itu kalau ditafsirkan ke tanggal 14 Februari 2024 silakan. Tapi saya bicara bahwa kita harus berikan penghukuman kepada Jokowi," kata Zainal ketika mengungkapkan proses pembuatan film Dirty Vote di kanal YouTuber MojokdotCo, Senin (26/2/2024).

Menurut Zainal, kalau melihat isi film itu cerita sentranya adalah Presiden tapi karena di film itu presiden berdiri di sampingnya pasangan calon presiden (paslon) 02, maka jadi terkesan 02 yang kena banyak.

"Coba misalkan Presiden kekeuh mendukung Ganjar maka yang terkena dampak tuduhan curang adalah paslon 03. Ini cuman soal presiden berdiri di sisi mana dan cara yang dilakukan seperti apa?" kata Uceng-panggilan akrab Zainal.

Dia mengatakan, ketika di film itu yang ditembak adalah presiden maka yang kena banyak paslon 02. Padahal yang mau ditembak bukan 02 tapi yang mau ditembak adalah presiden Jokowi dan dengan caranya berusaha melanggengkan kekuasaannya dengan menawari anaknya itu (Gibran) melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi maksud kalimat hari penghukumannya itu dimaksudkan kepada Jokowi. 

Lalu ada tuduhan kenapa Film Dirty Vote tidak menembak paslon 01? Uceng menjawab karena Jokowi tidak pernah mengendorse 01, jejaknya tipis banget.

"Salah satu jejak yang ada adalah membiarkan salah satu menteri (menteri tenega kerja) berkampanye untuk paslon 01. Kami serius paparkan data dijembrengin dan tidak main-main. Jadi kalau ada data yang tidak verifikasi maka mending tidak usah dinaikkan, dibuang saja," kata Uceng.

Menurut dia, sebenarnya banyak banget temuannya. Film itu aslinya 3 jam durasinya. Bahkan ada bukti-bukti chat kecurangan akhirnya kita hapus dari tayangan karena ini terlalu bersifat pribadi.

"Kami serius mencari datanya, memverifikasi datanya, plus mencoba untuk mengatakan jangan kampungan bangetlah mengungkapkannya. Film aslinya 3 jam tapi akhirnya jadinya 1 jam 57 menit," kata Uceng. 

Dia menceritakan proses pembuatan film tersebut dilakukan senatural mungkin tanpa ada brief apa-apa dari sutradara film. "Sebenar mas Dandhy Laksono yang dorong senatural mungkin, seperti ketika sedang mengajar di kelas," kata Uceng.

Film Dirty Vote ditonton hampir 30 juta penonton yang ditayangkan di berbagai kanal youtube. Film tersebut juga tidak dimonetifikasi. Jadi tidak ada uang yang didapat dari tayangan film tersebut.

"Kalau mau baca dirty vote di hadapan publik bisa baca risetnya Ismail Fahmi Drone Emprit. Dia jelasin bagaimana Dirty Vote itu lumayan di X atau Twitter tapi banyak dihabisi di TikTok banyak diserang dengan format serangan mirip-mirip seperti Copy Paste," kata Uceng.

Menurut Ismail Fahmi, kalau melihat akun yang mengapresiasi film Dirty Vote ada akun yang terafiliasi ke pasangan calon presiden tertentu lain, tapi lebih banyak diapresiasi oleh akun independen atau rill atau disebut akun organik. 

Namun akun yang mengritisi film itu justru memang terkait ke paslon tertentu. Jadi memang lebih tidak independen.

"Saya ditelpon Dandhy Laksono tanggal 29 Januari 2024. Jadi awalnya ada riset peta kecurangan pemilu dari Feri Amasari, dilihat oleh Dandhy, saya sempat jadi pembicara satu kali waktu launching datanya di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogya," kisah Uceng.   

Saat itu, Dandhy melihat data itu lalu bilang hal ini menarik untuk dinaikkan jadi film pendidikan dokumenter. Dia mengajak Feri Amsari dan Bivitri. Lalu, kata Farid Gaban, ajaksi Uceng (Zainal Arifin Mochtar). Jadilah Zainal Arifin ditelpon.

"Kami ngobrol beberapa hari, lalu syutingnya hari Minggu dan filmnya tayang hari Rabu. Jadi kalau banyak orang bilang kenapa di-launching di hari tenang, maka saya mau balik tanya ke para netizen, emang ada hari yang baik untuk menayangkan film. Karena kalau pun ditayangkan pada saat kampanye maka nanti dituding kampanye hitam," kata Uceng. 

Dia mengisahkan, semula film akan ditayangkan tanggal 10 Februari 2024 (Sabtu). Namun Dandhy tidak sanggup dan bilang memungkinkan tayang tanggal 11 Februari. Sempat kaji apakah ada aspek hukumnya dengan membaca UU pemilu, dan ternyata tidak ada. Jadilah Film Dirty Vote tayang 11 Februari 2024. []