Pemerintah diminta jangan menyesali subsidi yang diberikan kepada rakyat. Berapapun besarnya. Yang penting, subsidi yang diberikan itu tepat guna dan tepat sasaran. Sebab subsidi bukan kebijakan haram.

Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Minggu (12/12) mengatakan, sah-sah saja pemerintah menerapkan politik subsidi, sebab itu opsi yang halal.

Bagi anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar itu, demi ketahanan ekonomi negara, maka pemerintah berkewajiban memberikan subsidi tersebut. Bahkan Bambang meminta agar siapapun yang coba mengharamkan politik subsidi di Indonesia tak perlu didengar.Yang penting, katanya, subsidi yang diberikan, berapapun besarnya, bisa tepat sasaran dan tepat guna.

Menurut Wakil Bendahara Umum Partai Golkar itu, anggaran belanja subsidi pada 2010 diperkirakan melonjak sampai 104 persen. Angka ini nampak mengejutkan, sebab APBN-P 2010 hanya mengalokasikan belanja subsidi Rp201,8 triliun.

"Akibat subsidi pupuk, benih dan bunga kredit, realisasi belanja subsidi hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai Rp209,872 trilyun," ujarnya. Namun, besaran anggaran tersebut tidak perlu dipersoalkan. Karena Pupuk, benih dan bunga kredit adalah faktor-faktor yang besar pengaruhnya dalam penguatan ekonomi rakyat.