Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan akan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) saat nanti dibahas di parlemen.

“Kami akan mengarahkan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk memiliki sikap yang sama, menerima Perppu Pilkada," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin pada publikasi hasil survei LSI, di Jakarta, Rabu (17/12).

Dikatakan Ade, hasil survei LSI yang menyimpulkan 84 persen rakyat Indonesia menginginkan pilkada langsung, bukan hal luar biasa. Tanpa survei, ujar dia, sudah bisa disimpulkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan Pilkada langsung.

Ade mengatakan, baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung, sesungguhnya sama-sama konstitusional. "UUD menyebutkan pemilu dilakukan secara demokratis. Hal itu bisa diterjemahkan pilkada bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung," katanya.

Ditambahkan Ade, pilkada langsung biayanya mahal tapi mayoritas rakyat Indonesia menginginkannya karena dapat menggunakan hak politiknya secara langsung. Fraksi Partai Golkar DPR, kata dia, akan memikirkan bagaimana mencari dana pilkada langsung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Soal rekomendasi pada Munas Partai Golkar di Bali yang merekomendasikan mendukung pilkada tidak langsung, menurut Ade, rekomendasi itu usulan, sehingga bisa diterima atau tidak diterima. "Pada rapat paripurna penentuan sikap, Fraksi Partai Golkar DPR akan mendukung opsi pilkada langsung diterima DPR," tandas Ade.