Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mendorong Google ke arah Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau Permanent Establishment, agar ada kewajiban membayar pajak di Indonesia. Jika Indonesia dianggap penting bagi raksasa digital itu, mereka harus membayar pajak.

"Google itu transaksinya diarahkan ke Google Inc, yang berada di Singapura," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Noor Iza kepada pers, Jumat (16/09).

Google Indonesia mendapat sorotan setelah ia melakukan perlawanan atas upaya Direktorat Jenderal Pajak yang ingin melakukan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan teknologi itu. Google mengembalikan surat perintah pemeriksaan pajak.

Dikatakan Noor, para petinggi Google mengungkapkan pentingnya Indonesia bagi perusahaannya, sebagaimana mereka menganggap penting negara lain, seperti operasional mereka di India dan Brasil.

“Kita telah sampaikan kepada Google untuk memperlakukan pajak yang setara di Indonesia. Transaksi yang masuk ke pendapatan Google, yang berasal dari Indonesia, dan ads yang ditujukan untuk Indonesia, Google juga harus membayar pajak," tegas Noor.

Untuk mencapai itu, Google dipersilahkan oleh pemerintah menempatkan permanent establishment (BUT) di Tanah Air. “Kalau Indonesia dianggap sangat penting, maka juga memberikan kesetaraan dalam hal transaksi dan pajak ini," terang dia.

Noor mengatakan, pihaknya telah mengetahui bahwa Google menempatkan permanent establishment di India, sehingga transaksi dari India masuk ke Google. “Kita berharap, Google bisa arif dalam masalah bisnis ini dan memberikan kesetaraan. Transaksi-transaksi jangan di pool di negara tertentu saja, yang merugikan negara-negara yang memberikan expenditure-nya ke Google," ujar Noor.

Ia menegaskan, isu pajak online ini sejalan dengan apa yang tengah dikerjakan Presiden Joko Widodo, guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan.