Segera setelah adanya putusan Arbitrase Internasional antara Filipina melawan China terkait sengketa Laut China Selatan, pemerintah Cina mengeluarkan buku putih (white paper) dengan judul China Adheres to the Position of Settling Through Negotiation the Relevant Disputes Between China and the Philippines in the South China Sea. Pemerintah Indonesia harus mewaspadai buku putih Cina yang mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan dengan berbagai kepulauannya itu.

Pendapat itu dikemukakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada pers, di Jakarta, Jumat (15/07). “Klaim dalam buku putih tersebut, tidak didasarkan pada Sembilan Garis Putus-putus (nine dush line),” ujar dia.

Hikmahanto mengatakan klaim Cina didasarkan pada penguasaan kepulauan Nanhai Zhudao atau yang lebih populer sebagai Kepulauan Spratly yang telah berlangsung selama 2.000 tahun. Menurut buku putih ini, Filipina-lah yang telah melakukan pendudukan atas kepulauan Nanhai Zhudao.

"Dalam buku putih ini China juga mengklaim adanya maritime rights and interests. Istilah maritime rights and interests digunakan China terhadap Indonesia saat terjadi insiden penegakan hukum di ZEE Indonesia di Natuna atas nelayan Cina pada Juni lalu," ujar dia.

Indonesia harus waspada dengan sikap China tersebut. Hikmahanto menilai, disamping pernyataan China yang tidak mengakui putusan Arbitrase Internasional, ternyata China juga melakukan klaim baru. Kali ini, klaim dimirip-miripkan dengan ketentuan yang ada dalam UNCLOS.

Hikmahanto berpendapat, pemerintah Indonesia harus segera menyikapi buku putih yang dikeluarkan pemerintah China sebagai tindakan yang tidak bersahabat pasca putusan Arbitrase. "Pemerintah perlu mengulang kembali agar semua pihak, termasuk China mematuhi hukum internasional dan UNCLOS," kata dia.

Bahkan, tambah Hikmahantu, bila perlu pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyambut dan mengapresiasi putusan Arbitrase sehingga Indonesia menafikan buku putih yang diterbitkan pemerintah Cina.