Polemik yang muncul akibat pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh Menteri Pemuda dan olahraga (Menpora) Imam Nahrawi belum juga selesai. Sementara, pembekuan itu berdampak luas terhadap stake holder sepakbola nasional. Berhentinya kompetisi menghancurkan ekonomi masyarakat sepakbola.

Pandangan tersebut disampaikan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siane Indriani kepada politikindonesia.com di Jakarta, Kamis (27/08).

“Setelah kami menanggapi aduan dari sejumlah stokeholder sepak bola nasional, kami terus mendesak Kementeian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk segera mencabut SK Nomor 01307 tentang pembekuan PSSI. Ini dampaknya sangat luas bagi kehidupan para pelaku sepakbola nasional seperti wasit, pelatih, pemain dan tentunya masyarakat kecil yang bergantung pada perputaran kompetisi," katanya.

Kepada Elva Setyaningrum, mantan jurnalis ini mengungkapkan alasannya mendesak Menpora untuk mencabut surat pembekuan itu. Lulusan IKIP Surabaya ini berpendapat surat pembekuan yang diterbitkan Menpora tersebut melanggar HAM.

Komisioner di sub komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM ini memaparkan kalau langkah Menpora membawa dampak yang luas. Berikut petikan wawancaranya.

Komnas HAM mendesak Menpora agar mencabut surat pembekuan PSSI. Apa alasannya?

Saya rasa desakan ini sangat beralasan. Pembekuan PSSI tersebut sudah berlangsung 4 bulan ini. Itu tidak sesuai dengan misi Presiden RI, Joko Widodo, yang katanya pro dengan rakyat dan ingin meningkatkan ekonomi rakyatnya.

Nyatanya, pembekuan ini malah memghancurkan ekonomi rakyat. Hanya karena masalah tanda tangan 1 menit dampak yang ditimbulkan sangat luas. Padahal, kabar terkini Menpora sudah kalah di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun mengapa ia tak kunjung mencabut pembekuan terhadap induk organisasi sepakbola tertinggi Indonesia tersebut. Makanya, kami akan terus mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri semua polemik ini.

Keras sekali kritik anda atas kebijakan Menpora tersebut?

Seharusnya pengambil kebijakan itu sadar, dengan membekukan PSSI, mereka sudah memutuskan sumber kehidupan banyak orang yang menggantungkan hidup pada sepak bola.

Inilah yang kami pandang menjadikannya berpotensi melanggar HAM. Dengan sikap pemerintah membekukan PSSI, para pelaku sepak bola yang menggantungkan hidupnya dari bergulirnya kompetisi nasional kini tidak lagi memiliki kesempatan untuk menafkahi diri dan keluarganya.

Komnas HAM tidak dalam posisi membela salah satu kubu yang bertikai. Komnas HAM juga tidak akan masuk dalam pangkal permasalahan antara Kemenpora dan PSSI. Tapi kami ingin menyelamatkan masyarakat luas yang menjadi korban SK tersebut.

Dari sisi HAM, apa saja yang berpotensi dilanggar?

Kami menilai ada sejumlah potensi pelangggaran dalam SK bernomor 01307 itu. Kasus terhentinya kompetisi sepak bola ini menurut kami sangat serius. Sebab hal ini berkaitan dengan ekonomi massal, dan juga hiburan masyarakat kecil.

Disisi lain, potensi pelanggaran dalam SK yang terbit 17 April silam itu juga mencakup, pelanggaran hak kesejahteraan, pengembangan diri, informasi, dan hiburan. Padahal rating sepak bola di televisi sangat tinggi.

Atas alasan itu, kami berusaha menemui Menpora dan mendesak agar SK tersebut segera dicabut.

Bagaimana tanggapan Anda dengan sikap Menpora pasca pembekuan?

Kami sangat menyayangkan, Menpora bersikap seakan tutup mata melihat kesensaraan yang dialami para pelaku sepak bola di Indonesia saat ini. Buktinya, hingga saat ini Menpora tidak juga merealisasikan janjinya untuk bertanggung jawab penuh atas semua kerugian yang dialami stakeholder sepakbola akibat kebijakannya. Seharusnya, sebelum mengambil kebijakan krusial itu, dipikir dulu dengan matang. Karena langkah ini memiliki dampak yang sangat kompleks.

Komnas HAM cenderung menyalahkan Menpora?

Saya tegaskan, sekali lagi, kehadiran kami ini bukan dalam posisi membela salah satu kubu yang bertikai. Kami tidak akan masuk dalam pangkal permasalahan antara Kemenpora dan PSSI.

Terus terang, konflik Menpora dan PSSI ini sudah kami amati sejak lama. Sebelum ada pengaduan dari para pemain ke Komnas HAM, kami telah mencermati kasus ini dan beberapa kali menyampaikan keprihatinan.

Walaupun tidak resmi, sudah ada beberapa pelaku sepakbola yang menelepon dan mengeluhkan apa yang terjadi dengan sepakbola nasional saat ini. Bahkan, konfliknya semakin hari semakin tidak menentu.

Apa pandangan anda terkait masa depan sepakbola di Indonesia?

Sepakbola, khususnya di Indonesia sebenarnya bukan hanya urusan pertandingan saja. Ada hal lain yang bergantung kepada perputaran kompetisi yang dijalankan oleh PSSI. Sehingga dampak dari terhentinya kompetisi bisa menimbulkan gangguan dari sisi kondisi sosial masyarakat dan tentunya ekonomi dari para pemain, pelatih, wasit, suporter dan juga masyarakat seperti pedagang.